Pelayanan Publik Berbasis HAM 2021, Lapas Narkotika Raih Penghargaan

TRANSKEPRI, TANJUNGPINANG - Bertempat di Aula Ismail Shaleh Kalapas Narkotika Tanjungpinang, Wahyu Prasetyo mengikuti kegiatan peringatan puncak peringatan hari HAM sedunia ke-73 Tahun 2021 secara virtual. Kamis, (16/12/2021).

Tampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM Darsyad, Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham Kepri serta Ka. UPT Satker Kemenkumham Kepri.

Adapun Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021 kali ini mengusung tema kesederajatan atau kesetaraan (equality).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan tema Hari HAM yang mengusung tema kesederajatan, kesetaraan, atau persamaan hak yang dipilih oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan kondisi dunia yang tengah terdampak pandemi.

Kendati masih berjibaku menghadapi pandemi Covid-19, Yasonna menegaskan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM.

“Dukungan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM,” ujar Yasonna saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari HAM Sedunia di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Hari HAM yang diperingati di seluruh dunia setiap 10 Desember, kata Laoly, terutama untuk merayakan titik awal kesadaran umat manusia tentang pentingnya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia dimanapun berada.

“Pengakuan yang dirumuskan dalam Deklarasi Universal HAM dengan satu kalimat kunci yaitu semua manusia setara dalam hak dan martabat, mampu membuka semua batas dan belenggu 
yang menjadi beban bangsa-bangsa dan umat manusia di berbagai kawasan dunia,” kata Yasonna, Jumat (10/12/2021).

Yasonna, yang didampingi Wamen Eddy Hiariej dan Sekjen Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa kesetaraan dan kesederajatan telah mengangkat konsep HAM sebagai kesempatan untuk menetapkan standar perilaku baru, penghormatan bagi semua manusia, dan harapan baru untuk merebut maupun memperluas kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan sosial budaya. 

Selain itu, melalui kesetaraan dan kesederajatan juga dapat menghapus diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama, asal usul sosial, juga memastikan setiap anggota masyarakat sebagai subjek diberikan hak yang setara.

Sebelumnya, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, mengatakan pemerintah melalui Kemenkumham tetap konsisten mendorong pelaksanaan program pemajuan HAM.

“Terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan mengedepankan standar dan norma HAM,”ujar Mualimin.

Selain itu program pemajuan HAM, menurut Mualimin, juga mendapat respon positif tidak hanya di instansi pusat namun juga pemerintah daerah. Untuk meningkatkan capaian dalam pemajuan HAM, pemerintah kemudian melanjutkan kembali untuk kali kelima Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.

“Pada RANHAM generasi ke-5 ini, pemerintah berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” tutupnya.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) oleh Kadiv Yankum kepada satker yang mendapatkan predikat tersebut.