Dinilai Lamban Tangani Kasus Korupsi, JPKP Minta Kejagung Evaluasi Kinerja Kejati Kepri

TRANSKEPRI, JAKARTA - Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) beserta rombongan penggiat anti korupsi Kepulauan Riau (Kepri) hari ini melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI). Jumat, (10/12/2021).

Keberadaan penggiat antirusuah tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka kepada Jaksa Agung RI untuk memperingati hari anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember 2021.

Mereka meminta agar Kejaksaan Agung RI untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) yang dinilai lamban dalam menangani sejumlah kasus korupsi di Kepri.

Koordinator Lapangan Aksi Damai, Adiya Prama Rivaldi menegaskan bahwa aksi ini murni merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap pemberantasan korupsi di negeri tercinta kita.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami dalam pemberantasan korupsi di Republik ini, maka pada peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada 9 Desember kemaren, kami di Kepulauan Riau juga telah melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Kepri," tegas Adi dengan lantang.

Adi juga menuturkan, pihaknya meminta dan mendesak Kejagung RI untuk monitoring kinerja serta mengevaluasi Kejati Kepri agar semakin profesional dalam menangani kasus korupsi yang ada di Kepri.

"Dengan itu kami hadir dari Kepulauan Riau meminta Kejaksaan Agung RI memberikan atensi khusus kepada penanganan  sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang dinilai lamban dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Adi meminta agar Kejagung RI  dapat memonitoring penanganan kasus dugaan korupsi TPP-ASN, yang disinyalir oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Tanjungpinang.

“Selain itu kami juga meminta Kejaksaan Agung RI agar melakukan monitoring terhadap penanganan kasus dugaan korupsi anggaran TPP-ASN karena pembentukan Perwako Nomor 56 Tahun 2019 tentang TPP-ASN kami nilai sudah jelas cacat aturan dalam hukum, akan tetapi penanganan kasus dugaan korupsi TPP-ASN yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau kami nilai lamban dan belum ada progres yang signifikan hingga kini," tuturnya.

Adi juga mengatakan tentang aksi tanggal 9 Desember 2021 yang dilakukan di daerah dan di sambung aksi damai di Nasional Kejagung RI dini hari, dan menjelaskan kepada perwakilan pimpinan Jaksa Agung bahwa kesimpulan di daerah mengatakan akan menyelesaikan penyelidikan dalam waktu 7 hari.

"Kami menjelaskan bahwa hasil aksi damai di Kejati Kepri mengatakan mereka akan menyelesaikan dalam waktu 7 hari. Dan kami meminta kepada Kejagung RI jika dalam waktu 7x24 jam sejak hari ini jika tidak ditindak lanjuti terkait kasus TPP-ASN yang berproses, kami meminta agar Jaksa Agung dengan tegas untuk mencopot Kejati Kepri,” tegas Adiya kepada sejumlah awak media.

Iya juga mengatakan sangat bahagia dengan sambutan perwakilan Jaksa Agung menyambut aksi damai kami dengan lapang dada dan terbuka untuk berdialog bersama kami.

"Syukur alhamdulillah pihak perwakilan Jaksa Agung RI menyambut kami dengan lapang dada dan dengan penuh senyuman untuk menerima semua aspirasi kami, yang kami bawa dari tingkat daerah hingga Tingkat Nasional," pungkasnya.

Sambut Koordinator Umum Jusri Sabri mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung RI yang telah menerima kedatangan masyarakat Kepri di Kantor Kejaksaan Agung.

“Alhamdulillah aksi yang berjalan pada hari ini berlangsung dengan damai, sopan, santun dan tertib, sudah disambut baik oleh perwakilan Kejaksaan agung, mereka akan segera memonitoring kasus-kasus korupsi di Provinsi Kepulauan Riau terutama kasus TPP ASN,” tutup Jusri Sabri saat serah terima berkas di Kejagung RI.

Saat merdengar suara “Copot Kejati Kepri” dalam aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Kepri. 

Dalam aksi tersebut, pihak Kejagung menyambut langsung massa aksi diterima oleh Erwan, Petugas Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan masyarakat.

Iyapun berjanji akan menyampaikan keluhan-keluhan massa aksi kepada pimpinan Kejaksaan Agung RI secepatnya.

“Kita akan segera menindaklanjuti terkait tuntutan massa aksi, dan dalam waktu setengah jam aspirasi rekan rekan penggiat Anti korupsi pasti segera sampai kepada pimpinan Kejagung RI,” tegas Erwan.

Adi juga mengatakan dengan akhir kata, semua aspirasi mereka telah disampaikan ke Jaksa Agung RI, dan mereka meminta agar Kejati Kepri agar tidak main-main dalam menangani kasus yang sakral untuk Kepri terutama Kota Tanjungpinang.