Pembahasan RUU Perlindungan Data Sudah Mulai Menuju Final

TRANSKEPRI - Perlu diketahui pada era modern ini banyak sekali hal yang kita lakukan dalam menggunakan teknologi – teknologi agar meningkatkan produktifitas. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu contoh yang sangat nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Di era ekonomi digital dan big data yang sangat pesat ini, data pribadi menjadi sebuah komoditas yang bernilai sangat tinggi. 

Dimana data pribadi ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus di lindungi dan harus di berikan landasan hukum yang kuat atas dasar keamanan data pribadi yang dimana hal ini berdasarkan Undang – Undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kasus kebocoran data pribadi merupakan hal yang saat ini harus di antisipasi oleh pemerintah. Banyak sekali pihak yang merasa di rugikan akan hal ini karena data pribadi merupakan hal yang sangat rahasia dan tidak untuk di sebar luaskan apalagi di gunakan untuk hal - hal yang buruk. 

Contoh beberapa kasus yang sudah terjadi sekarang ialah beredarnya data pribadi milik Presiden Joko Widodo yaitu sertifikat vaksinasi covid-19, kebocoran data 2 juta nasabah BRI Life, dan juga 1,3 juta data pengguna eHAC dari Kemenkes. Kebocaran –kebocoran ini bisa terjadi karena akibat dari tidak adanya regulasi hukum spesifik yang memberikan perlindungan data pribadi. 

RUU perlindungan data pribadi merupakan hal yang saat ini sedang di perjuangkan oleh pemerintah. RUU perlindungan data pribadi didalam nya menjelaskan tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pengecualian, pengendali, prosesor, pemrosesan dan pengiriman lembaga yang berwenang untuk mengatur data pribadi serta juga untuk menyelesaikan sebuah sengketa. 

Pembahasan mengenai RUU ini sempat terhenti namun sudah di lanjutkan kembali, dimana pemerintah bersama Komisi I DPR RI sudah mendapatkan titik temu untuk penyelesaian  RUU perlindungan data pribadi. 

Hal ini tentu saja akan menghasilkan sebuah UU terbaru yang dimana sudah sangat di nantikan oleh banyak lapisan masyarakat. 

Diketahui, rancangan pembahasan RUU ini terhenti ialah karena beberapa faktor contohnya adalah  perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR terkait posisi lembaga pengawas. 

Dalam hal ini pemerintah memiliki pendapat bahwa lembaga pengawasan ini harus di bawah Kominfo sedangkan DPR menginginkan bahwa lembaga pengawasan ini harus bertanggung jawab secara langsung di bawah presiden.

Pembentukan OPDP sebagai sebuah lembaga independen merupakan hal terbaik yang dimana memiliki tugas untuk mengatasi persoalan di seputar perlindungan data pribadi.

Diminta, Pemerintah seharusnya segera menyelesaikan permasalahan dan memprioritasakan terkait RUU ini karena hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, dan bahkan lembaga yang tidak bisa di sebarluaskan sembarangan.

Perlindungan hak privasi di era modern ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting, tanpa adanya perlindungan hukum maka penyalahgunaan data pribadi yang tidak bertanggung jawab akan semakin meningkat dan hal ini bisa merugikan pihak – pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. 

Diharapkan hal ini menjadi sebuah intropeksi dari semua pihak agar lebih serius dan tidak mengabaikan masalah keamaan data pribadi. Oleh Karena itu kita sebagai warga negara yang baik marilah menunggu sampai final terkait pengesahaan RUU perlindungan data pribadi ini.(*)